Blog

PENANDATANGANAAN NOTA KESEPAHAMAN PENDAMPINGAN DANA DESA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT DENGAN KEJAKSAAN NEGERI SAUMLAKI

Saumlaki, Setelah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Bupati Maluku Tenggara Barat-PETRUS FATLOLON dengan seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Senin (5/6) lalu untuk berkomitmen dan patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku, selang 2 hari Bupati Maluku Tenggara Barat -PETRUS FATLOLON kembali melakukan gebrakan dengan melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki di Gedung Kesenian Saumlaki, Rabu (7/6).

Nota Kesepahaman dengan nomor masing-masing 181/27/MoU/2017 dan B-264.S.115/GS.106/2017, pokok-pokoknya berisi antara lain bahwa kedua pihak sepakat mengadakan kerjasamaa pendampingan pengelolaan Dana Alokasi Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak guna kelancaran penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bupati Maluku Tenggara Barat-PETRUS FATLOLON dalam arahannya mengajak semua pihak untuk mendukung kerjasama tersebut sehingga berdampak terhadap kelancaran pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. PETRUS FATLOLON secara langsung meminta Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat  untuk berkerjsama melakukan pendampingan terhadap semua hal yang berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Dikatakannya, jika kepala desa atau bendahara desa yang mengelola dana desa dan alokasi desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan berurusan dengan pihak Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Kepolisian Resort Kabupaten Maluku Tenggar Barat.

Sementara itu Kepala Kejaksaan negeri Maluku Tenggara Barat dalam arahannya mengatakan bahwa, secara teori terdapat 3 hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain, Mengobati, Opname dan Amputasi. Menurutnya, jika kepala desa atau bendahara desa  melakukan kesalahan, maka yang pertama pihaknya berupaya melakukan pengobatan, seterusnya dilakulan opname selama 20 hari, dan jika ternyata belum juga sembuh maka langsung dilakukan tindakan amputasi. Tegasnya.

Terkait penggunaan dana desa Kepala Kejaksaan dan Negeri Maluku Tenggara Barat menghimbau semua kepala desa dan bendahara untuk mengelola dan menggunakan dana desa semata-mata untuk kepentingan masyarakat sehingga pada akhirnya tidak berurusan dengan pihak Kejaksaan Negeri  Maluku Tenggara Barat.

Penandatangan Nota Kesepahaman antara Bupati Maluku Tenggara Barat dengan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat berlangsung di gedung kesenian Saumlaki mengawali kegiatan rapat persiapan penyaluran transfer tahap pertama dana desa dan alokasi dana desa yang dihadiri para kepala desa bendahara desa dan para camat se-Kabupaten  Maluku Tenggara Barat. 

Related Posts:

3 Comments

  1. Donec sed odio dui. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

  2. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet.

Leave a Comment